Pada masa awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia dicirikan dengan upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia.
Berikut ini beberapa kejadian penting yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
1. Peletakan dasar Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 2 September 1948 bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah bebas aktif (an independent active).
2. Indonesia menolak untuk berpartisipasi menjadi anggota dalam organisasi regional anti komunis dan pro Barat yang digagas oleh Filipina. Organisasi tersebut adalah Southeast Asia Treaty Organanization (SEATO) dan dibentuk pada 1954 di Baguio, Philipina.
3. Indonesia mengakui Republik Rakyat China pada 1950 dan mengadakan hubungan diplomatik pada 1953.
4. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung yang menghasilkan Deklarasi Bandung atau disebut juga Dasa Sila Bandung.
5. Perjuangan membebaskan dan merebut kembali Irian Barat dari penjajahan Belanda pada kurun waktu 1950-an dan 1960-an.
6. Penandatanganan penyerahan Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia pada 15 Agustus 1963.
7. Aliansi Indonesia-China dengan membentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Pyongyang-Hanoi-Beijing dan dukungan Rusia (Uni Soviet) terhadap perjuangan Indonesia merebut Irian Barat dari Belanda pada tahun 1959 hingga 1965 telah mendekatkan Indonesia kepada China.
8. Konfrontasi militer Indonesia dengan Malaysia (1963-1966) yang merupakan masa tersuram dalam kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara.
B. Masa Orde lama
Periode Orde Lama dimulai ketika Presiden Soekarno menyatakan dekrit 1959 yang berisi tentang pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menghapus UUD RIS. Akan tetapi secara teknis, Presiden Soekarno memimpin era ini semenjak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dengan demikian, ulasan mengenai politik luar negeri RI pada era Orde Lama tidak bisa hanya dipantau semenjak tahun 1959 semata, melainkan ditarik semenjak awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945.
Meskipun banyak penyimpangan yang terjadi pada masa ini di mana prinsip moral bebas- aktif politik luar negeri Indonesia justru dilangkahai oleh kedekatan Indonesia terhadap blok Timur, namun tidak dipungkiri banyak keberhasilan yang dicapai pada masa Orde Lama yang hingga kini imbas baiknya masih dapat dirasakan.
Sejumlah keberhasilan politik luar negeri pada era Orde Lama antara lain:
1. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer
2. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya Gerakan Non- Blok melalui KTT Asia- Afrika di Bandung pada tahun 1955
3. Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi yang patut diperhitungkan oleh kedua blok raksaksa dunia pada masa itu
Sejumlah halangan yang banyak mengusik keberlangsungan politik luar negeri Indonesia pada era Orde Lama yaitu:
1. Baru terbentuknya NKRI sehingga masih banyak ancaman disintegrasi nasional
2. Instabilitas politik dan perekonomian domestic
3. Situasi Perang Dingin dan terbentuknya dua blok raksaksa dunia yang saling berusaha mendominasi
4. Infrastruktur yang baru dibangun tidak sesuai dengan ambisi Soekarno untuk segera membuat Indonesia menjadi negara adidaya
C. Masa orde baru
Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.
Sejumlah keberhasilan politik luar negeri pada era Orde Baru antara lain:
1.Kembali menjadi anggota PBB
2.Normalisasi Hubungan dengan Negara lain:
a.Pemulihan Hubungan dengan Singapura
b.Pemulihan Hubungan dengan Malaysia
c.Pembekuan Hubungan dengan RRT
D. Masa reformasi
Kejatuhan rezim otoriter Soeharto mengawali era yang baru dan berbeda di Indonesia. Namun sebelum masa itu benar- benar dimulai, terjadi masa transisi administrasi di mana jabatan kepresidenan harus diisi oleh wakil presiden yang saat itu menjabat. Sehingga kemudian B. J Habibie sebagai wakil presiden yang menjabat naik menjadi Presiden RI yang ketiga dan memimpin kebijakan politik luar negeri Indonesia pada awal era Reformasi.
-B. J Habibie
Hambatan yang banyak muncul pada masa transisi ini antara lain:
1. Isu HAM dan demokrasi yang mengguncang Indonesia
2. Kekacauan dalam sektor politik dan ekonomi mengakibatkan ketidakstabilan domestic sangat sulit ditangani
3. Muncul tekanan dari internasional agar Indonesia segera melakukan recovery
4. Konflik separatisme yang semakin menguat
5. Birokrasi yang korup
6. Ketidakpercayaan internasional terhadap Indonesia
Kasus lepasnya Timor- Timur kemudian menjadi noda yang membuat Habibie tidak terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia dalam pemilihan berikutnya. Namun pun demikian, Habibie merupakan seorang yang berjasa besar dalam meletakkan dasar demokrasi pertama di konstitusi Indonesia.
-Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid naik menjadi Presiden Indonesia yang keempat pada tahun 1999. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat liberal dalam berpikir, kayak akan ide dan kental dengan suasana informal dan santai namun mempunya visi dan tujuan tertentu. Ia cenderung mengagregasikan aspirasi dari setiap kepentingan untuk kemudian diwujudkan dalam suatu kebijakan yang akomodatif bagi semua pihak.
Berikut sejumlah hambatan yang muncul pada era kepemimpinan Gus Dur:
1. Transisi demokrasi menyebabkan ketidakstabilan politik
2. Perekonomian masih belum bangkit dari krisis
3. Konflik horizontal dan vertical semakin bermunculan dan mengancam keamanan nasional
4. Kurangnya kepercayaan internasional terhadap citra Indonesia yang memburuk
5. Kurangnya dukungan dari dalam negeri terhadap kebijakan yang diambil Gus Dur
6. Transisi politik dan demokrasi menyebabkan kepercayaan terhadap pemerintah dari rakyat masih minim
-Megawati Soekarnoputri
Setelah Gus Dur diturunkan dari jabatan Presiden RI dengan kurang hormat, Megawati yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden naik menggantikan posisi Gus Dur sebagai Presiden RI yang kelima. Megawati mewarisi kondisi domestic Indonesia yang kacau dan kondisi hubungan luar negeri Indonesia yang minim kepercayaan internasional. Megawati dalam memimpin banyak mengambil kebijakan yang berorientasi kanan yang ditandai dengan dijadikannya Amerika Serikat sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati. Selanjutnya, Megawati banyak melakukan kunjungan luar negeri sebagai bentuk kelanjutan usaha-usaha pendahulunya untuk mencari dukungan dan kerjasama luar negeri.
Berikut sejumlah politik luar negeri pada era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
1.kerjasama dengan Rusia melalui pembelian pesawat Sukhoi.
2.pemutusan hubungan dengan International Monetary Fund (IMF)
3.terjadi peristiwa Bom Bali yang menjadi ujian bagi politik luar negeri Indonesia
4.kegagalan diplomasi terkait sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia yang berakibat terhadap lepasnya kedua pulau dari NKRI.
-Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo bambang Yudhoyono atau yang sering disebut SBY naik pertama kali menjadi Presiden RI pada pemilu tahun 2004. Kemudian pada pemilu tahun 2009, beliau kembali terpilih dan menjabat sebagai Presiden RI.
Pendekatan politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden SBY memiliki beberapa ciri sebagai berikut:
· Opportunity Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.
· Win Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
· Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan- kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.
· Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan perimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.
· Soft Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan Australia.
· Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap negara untuk mengamil hati dan menjalin persahabatan.
E.Kesimpulan
Sepanjang perjalanan politik luar negeri RI sejak kemerdekaan hingga hari ini, Indonesia banyak mengalami dinamika yang terkait dengan perbedaan gaya kepemimpinan setiap pemimpin yang memimpin, situasi internasional dan domestic serta hambatan- hambatan lain yang mengusik. Namun secara umum, politik luar negeri Indonesia selalu mengacu pada kepentingan nasional. Setiap kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional yang umumnya diraih melalui berbagai instrument. Kecenderungan pragmatism dalam politik luar negeri Indonesia tidak dapat disangkal, hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional dan landasan politik luar negeri RI yang bebas- aktif.
Dikutip dari beberapa sumber.
